PALANGKA-NEWS.CO.ID, MURUNG RAYA, – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) menghadapi tantangan berat dalam menyusun program pembangunan tahun anggaran 2026. Hal ini terjadi setelah pemerintah pusat menetapkan penurunan alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk Murung Raya hingga mencapai Rp1,2 triliun atau sekitar 43 persen dari tahun sebelumnya. Pemangkasan anggaran tersebut berpotensi memengaruhi pembiayaan berbagai sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, Bebie, S.Sos., S.H., S.P., M.M., M.A.P., menyampaikan keprihatinannya terkait penurunan anggaran tersebut. Ia menilai kebijakan nasional itu memberikan dampak signifikan bagi daerah yang masih sangat bergantung pada dana pusat. “Pengurangan TKD ini jelas menghambat laju pembangunan daerah,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Murung Raya, Jumat (24/10/2025).

Sebagai langkah responsif, Komisi II DPRD berencana menggelar rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas strategi efisiensi anggaran. DPRD juga mendorong Pemkab Mura melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menutupi defisit belanja yang berpotensi terjadi. Menurut Bebie, peningkatan PAD harus menjadi prioritas agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat semakin berkurang.

Beberapa sektor disebut memiliki peluang besar dalam peningkatan PAD, di antaranya pertambangan, kehutanan, dan pariwisata. Bebie menegaskan perlunya inovasi dan sinergi antarinstansi untuk menggali potensi tersebut. “Pemerintah daerah harus berani mengambil langkah terobosan, termasuk dalam pemanfaatan sektor unggulan yang kita miliki,” tambahnya.

Dengan berkurangnya TKD, Pemkab Mura juga dituntut untuk menata ulang prioritas pembangunan agar anggaran yang tersedia tepat sasaran. Fokus utama, menurut DPRD, adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. “Komisi II DPRD akan terus mengawal proses penyesuaian anggaran agar pembangunan tetap berjalan secara berkeadilan,” tegas Bebie.

Penurunan TKD dalam skala besar tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Murung Raya untuk memperkuat kemandirian fiskal jangka panjang. DPRD berharap upaya penyesuaian dan inovasi PAD dapat menciptakan struktur anggaran yang lebih sehat dan berkelanjutan ke depan.

Reporter : Pendi
Editor Redaksi Palangka-news

Post Views: 129