PALANGKA-NEWS.CO.ID, BARITO UTARA – Pelaksanaan pelantikan pejabat fungsional dan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara menuai sorotan dari kalangan jurnalis. Pasalnya, sejumlah wartawan mengaku tidak mendapatkan akses leluasa untuk melakukan peliputan kegiatan tersebut. 4/5/2026.
Beberapa awak media yang hadir di lokasi menyebutkan adanya pembatasan ruang gerak, bahkan tidak diperkenankan mendekati area utama pelantikan. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pemerintah daerah.
Salah satu jurnalis yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya atas situasi tersebut.
“Kami datang untuk menjalankan tugas jurnalistik, tapi justru dibatasi. Padahal kegiatan ini menyangkut kepentingan publik dan seharusnya terbuka untuk diliput,” ujarnya.
Menurutnya, pembatasan ini berpotensi menghambat kerja-kerja pers dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Barito Utara terkait alasan pembatasan akses bagi wartawan dalam kegiatan pelantikan tersebut.
Tanggapan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menanggapi tidak ada larangan para jurnalis/ Wartawan meliput dalam peliputan pelantikan jabatan fungsional dan struktural karena pasilitas ruangan nya tidak memadai jadi harap maklum.
Menanggapi hal tersebut, Bupati H. Shalahuddin menegaskan bahwa tidak ada unsur penutupan dalam pelantikan. Ia menyebut pembatasan dilakukan karena kapasitas gedung yang terbatas, sementara jumlah pejabat yang dilantik mencapai ratusan orang.
“Tidak ada pelantikan tertutup. Karena yang dilantik cukup banyak, maka jumlah yang masuk dibatasi,” jelasnya.
Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan seluruh awak media tidak mendapatkan akses masuk, sehingga memunculkan kesan kegiatan berlangsung tertutup.
Ke depan, diharapkan adanya komunikasi yang lebih baik antara panitia dan media agar prinsip transparansi tetap terjaga. Pelantikan pejabat merupakan bagian penting dari penyegaran organisasi pemerintahan, namun keterbukaan informasi tetap menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.
(Red/Dev) PT Palangka News Jaya mandiri

Leave a Reply