PALANGKA-NEWS.CO.ID, PALANGKA RAYA – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin. Berharap kebijakan efisiensi anggaran tidak sampai mengorbankan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Muhajirin menyampaikan. Bahwa kondisi efisiensi anggaran saat ini merupakan dampak dari situasi keuangan nasional yang turut memengaruhi daerah.

“Memang kondisi keuangan saat ini terjadi secara nasional, dan langkah yang diambil oleh Gubernur Kalimantan Tengah tentu telah melalui berbagai pertimbangan. Kami sebagai wakil rakyat menyampaikan keprihatinan atas situasi tersebut,” ujarnya, Selasa (31/03/2026).

Dia menjelaskan, kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) turut berdampak pada berbagai sektor.

“Kebijakan tersebut memberikan dampak yang cukup luas, termasuk dirasakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut juga berdampak langsung terhadap pegawai di level bawah, baik P3K maupun PNS.

“Secara objektif, kondisi ini cukup dirasakan oleh pegawai di level bawah. Tidak sedikit di antara mereka yang terpaksa mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ucapnya.

Dia berharap kondisi tersebut tidak berlangsung lama dan dapat segera membaik. “Kami berharap situasi ini dapat segera pulih sehingga tekanan yang dirasakan para pegawai dapat berkurang,” tambahnya.

Dia menegaskan, DPRD berharap kebijakan efisiensi tidak merugikan tenaga P3K. “Pada prinsipnya, kami berharap kebijakan efisiensi ini tidak sampai mengorbankan tenaga P3K, dan hal tersebut akan terus kami perjuangkan bersama,” tutupnya.

(Titin) PT Palangka news jaya Mandiri.

Post Views: 67