PALANGKA-NEWS.CO.ID, PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak adanya langkah strategis dan lobi kuat ke pemerintah pusat guna mempercepat operasional Pelabuhan Batanjung.

Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor sumber daya alam (SDA) yang selama ini dinikmati oleh provinsi tetangga.

Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menegaskan bahwa wacana optimalisasi Pelabuhan Batanjung sudah lama digaungkan. Selama ini, hasil bumi Kalteng seperti batu bara dan kayu harus diekspor melalui pelabuhan di wilayah Kalimantan Selatan.

“Penghasilan kita dari sumber daya alam banyak didapatkan oleh daerah tetangga. Sementara kita tidak menikmatinya secara langsung,” ujar Muhajirin dalam keterangannya, Selasa (02/06/2026).

Secara teknis, mantan wakil bupati Kapuas tersebut juga menjelaskan bahwa kelayakan infrastruktur air sudah diuji sejak lama. Berdasarkan penelitian yang ada, kedalaman Sungai Kapuas yang ditembus melalui jalur Marabahan dinilai layak untuk dilintasi tongkang bermuatan hasil tambang menuju Pelabuhan Batanjung.

Terkait progres infrastruktur darat, Pemprov Kalteng telah mulai membuka badan jalan. Dari total perencanaan sepanjang kurang lebih 57 kilometer jalan akses menuju pelabuhan, sekitar 21 meter telah berhasil dikerjakan dan sebagian besar lahannya sudah dibebaskan.

Meski demikian, penyelesaian proyek ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

“Ini kan dilematis, pelabuhan harus siap, jalan pun harus siap secara bersamaan untuk akses angkut barang. Karena itu, sangat dibutuhkan dukungan simultan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR,” tegasnya.

Tantangan terberat saat ini, menurut Muhajirin, terletak pada strategi lobi anggaran dan kebijakan di tingkat pusat.

“Meyakinkan pemerintah pusat itu butuh ahli pengatur strategi. Tidak mudah mengubah jalur ini karena pihak lain yang sudah biasa menikmati hasil bumi kita tidak akan serta-merta melepasnya, ” tuturnya

Ia menyadari adanya pihak-pihak eksternal yang enggan melepaskan keuntungan ekonomi yang sudah puluhan tahun mereka dapatkan dari jalur distribusi SDA Kalteng.

“Harus ada win-win solution. Sebagai bagian dari NKRI, kita harus melihat di mana letak keadilannya. Masa kita punya sumber daya, tapi kita tidak dapat hasilnya,”tegasnya.

(Titin) PT Palangka news jaya Mandiri.

Post Views: 27