Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, tetapi di balik slogan itu terbentang realitas pahit: hutan-hutan hijau yang dahulu menjadi kebanggaan negeri kini kian gundul akibat eksploitasi berkepanjangan. Alih fungsi lahan, pembalakan liar, serta lemahnya pengawasan menjadi ancaman serius yang terus menggerus ruang hidup masyarakat adat, keanekaragaman hayati, dan masa depan lingkungan.
Penulis. : manghadiboy
PALANGKA -NEWS.CO.ID, PALANGKA RAYA – Indonesia kembali menghadapi sorotan tajam terkait kerusakan hutan yang makin meluas di berbagai daerah. Dari Kalimantan hingga Sumatera, kawasan hijau yang menjadi benteng terakhir ekosistem kini perlahan berubah menjadi lahan perkebunan, pertambangan, serta area industri yang terus menelan tutupan hutan.
Di sejumlah wilayah, masyarakat mengeluhkan perubahan drastis dalam beberapa tahun terakhir. Sungai menjadi keruh, satwa liar hilang dari habitatnya, bahkan bencana ekologis seperti banjir bandang dan kebakaran hutan makin sering terjadi. Aktivitas pembalakan liar dan ekspansi perkebunan besar disebut-sebut menjadi pemicu utama hilangnya kawasan hutan secara masif. 3/12.
Para pemerhati lingkungan menyatakan bahwa kerusakan ini bukan hanya soal lemahnya penegakan hukum, tetapi juga adanya celah dalam perizinan dan konflik kepentingan yang melibatkan oknum pejabat dan perusahaan. Di lapangan, program rehabilitasi dan reboisasi berjalan lambat, sementara laju deforestasi terus meningkat.
Hutan yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat kini justru menghadirkan ancaman. Banyak desa yang dulunya aman kini rentan banjir dan longsor karena hilangnya vegetasi penyangga. Masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada hutan pun semakin terpinggirkan, memicu konflik sosial dan tekanan ekonomi.
Hijau negeriku, gundul hutanku — inilah wajah paradoks pembangunan Indonesia hari ini. Pemerintah terlalu sering berbicara tentang komitmen lingkungan, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa hutan ditebang lebih cepat daripada ditanam.
Setiap tahun muncul laporan kerusakan hutan, tetapi penindakan hukum hanya menjadi wacana tanpa taring. Perusahaan perkebunan dan tambang terus memperluas wilayah, sementara regulasi seolah kalah oleh lobi ekonomi. Ketika pepohonan terakhir ditebang, barangkali barulah kita sadar bahwa uang tidak dapat menggantikan ekosistem yang hilang.
Kebijakan yang inkonsisten, lemahnya pengawasan, serta minimnya keberpihakan terhadap masyarakat adat menjadikan hutan sebagai korban utama. Perlu keberanian politik untuk menghentikan praktik perampasan ruang hidup yang berlangsung sistematis ini.
Negeri ini tidak kekurangan aturan, tetapi kekurangan keberanian untuk menegakkannya. Saat hutan digunduli oleh kepentingan ekonomi jangka pendek, generasi mendatanglah yang akan membayar harga termahal. Editorial ini menjadi alarm keras bahwa penyelamatan hutan bukan lagi pilihan — ini adalah darurat nasional.
Kutipan Aktivis Pers AWPI
1. Kutipan Ketua DPD AWPI Kalteng Hadriansyah “Pers tidak boleh diam ketika hutan dirampas atas nama investasi. Kami di AWPI berkewajiban mengawal informasi, membuka fakta, dan memastikan masyarakat tidak dibutakan oleh propaganda pembangunan yang justru merusak alam.”
2. Kutipan Aktivis Pers AWPI Bidang Lingkungan “Kerusakan hutan bukan sekadar angka deforestasi. Ini adalah kehancuran masa depan. Ketika hutan gundul, maka hilang pula identitas ekologis bangsa. Pemerintah harus berhenti menutup mata dan mulai menindak tegas pelaku pembalakan serta perusahaan yang melanggar izin.”
3. Kutipan Aktivis Pers AWPI Bidang Lingkungan “Kerusakan hutan bukan sekadar angka deforestasi. Ini adalah kehancuran masa depan. Ketika hutan gundul, maka hilang pula identitas ekologis bangsa. Pemerintah harus berhenti menutup mata dan mulai menindak tegas pelaku pembalakan serta perusahaan yang melanggar izin.”
4. Kutipan Dewan Etik AWPI
“Kami melihat masih lemahnya transparansi dalam proses izin lahan dan pengawasan di lapangan. Pers harus menjadi garda terdepan, membongkar praktik manipulasi data, serta memastikan publik mendapat informasi yang jujur tentang kondisi hutan.”
5. Kutipan Direktur Kajian Publik AWPI
“Setiap hektare hutan yang hilang adalah kehilangan yang tidak tergantikan. Reboisasi hanyalah tempelan kebijakan bila penebangan terus berjalan masif. Negara harus hadir bukan sebagai penonton, tetapi sebagai penjaga terakhir lingkungan hidup.”
6. Kutipan Aktivis AWPI Nasional
“Jika hari ini kita membiarkan hutan habis, maka esok kita akan kehilangan peradaban. AWPI menyerukan kepada seluruh jurnalis di Indonesia untuk memperkuat liputan investigatif lingkungan dan mendorong akuntabilitas pejabat publik.” tutup Ketua DPD AWPI Kalteng Hadriansyah.
Pewarta. : Tim Red pknews
PT Palangka News Jaya Mandiri
