Editorial – Penulis :  Hadriansyah/manghadiboy.

PALANGKA-NEWS.CO.ID, PALANGKA RAYA — Peringatan Hari Guru Nasional seharusnya menjadi momentum untuk menguatkan martabat tenaga pendidik, memperbaiki mutu pendidikan, dan memastikan arah pembangunan SDM berjalan sesuai amanat Undang-Undang. Namun di balik semarak peringatan, muncul kritik dan suara publik bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) seperti “tersandung” di dalam lingkaran politik yang kian kental mempengaruhi ranah pendidikan. 25/11

Sejumlah pihak menilai PGRI berada dalam posisi dilematis — di satu sisi mengemban tanggung jawab moral sebagai organisasi profesi guru yang wajib menjaga independensi dan keberpihakan pada kualitas pendidikan; namun di sisi lain kerap diseret dalam pusaran kepentingan politik praktis, terutama menjelang momentum kontestasi pemilu, pemilihan kepala daerah, hingga suksesi jabatan.

Hal ini menimbulkan keprihatinan di kalangan pendidik dan masyarakat karena sektor pendidikan seharusnya steril dari polarisasi politik. Ketika organisasi profesi guru terseret dalam lingkaran politik, maka agenda peningkatan kompetensi guru, kesejahteraan, hingga pembenahan kualitas pembelajaran berpotensi terabaikan.

Kutipan Pengamat Pendidikan

“Guru adalah fondasi peradaban bangsa. Jika organisasi profesinya ikut terseret dalam tarikan politik, maka pendidikan kehilangan kompas moralnya. PGRI harus berdiri tegak — bukan menjadi alat kekuasaan, tetapi mitra kritis pemerintah,” ujar salah seorang pengamat pendidikan di Kalimantan Tengah.

Kutipan Sikap DPD AWPI Kalteng

Ketua DPD AWPI Kalteng, Hadriansyah, juga menyoroti fenomena ini:

“Kami mengapresiasi perjuangan para guru, tetapi independensi organisasi profesi seperti PGRI tidak boleh digadaikan. Pendidikan adalah urusan masa depan bangsa, bukan kepentingan kelompok kekuasaan. Hari Guru Nasional harus menjadi refleksi bahwa tugas utama PGRI adalah menjaga harkat guru sekaligus mengawal mutu pendidikan — bukan menjadi instrumen politik.”

Hadriansyah juga menegaskan bahwa insan pers memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal isu pendidikan secara objektif dan kritis.

“AWPI Kalteng akan terus menyuarakan pentingnya pendidikan yang bebas dari polarisasi politik. Kita semua wajib memastikan bahwa guru dihargai karena profesinya, bukan karena afiliasi politiknya.” ungkap Hadriansyah seorang mantan guru SLTP di pangkalan Bun.

Penekanan Editorial

Jika pemerintah berbicara tentang transformasi pendidikan, maka independensi guru dan organisasi profesi adalah syarat utamanya. Pendidikan yang berada dalam lingkaran politik hanya akan melahirkan generasi yang diarahkan pada loyalitas kelompok, bukan loyalitas pada bangsa.

PGRI memiliki momentum besar pada Hari Guru Nasional ini — bukan untuk mendekat ke kekuasaan, tetapi kembali ke marwah:

🔹 berpihak pada kualitas pendidikan

🔹 memperjuangkan profesi dan kesejahteraan guru

🔹 menjaga jarak dari politik praktis

🔹 menjadi mitra kritis pemerintah, bukan alat propaganda

Penutup

Hari Guru Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi cermin arah pendidikan bangsa. Ketika guru dimuliakan dan organisasi profesinya bebas dari tarikan politik, maka peradaban bangsa mendapat pijakan yang kuat. Tetapi apabila pendidikan dikuasai kepentingan politik, maka kualitas bangsa dipertaruhkan.

“SELAMAT HARI GURU NASIONAL 2025.

Pewarta.  :  Tim Red pknews

PT Palangka News Jaya Mandiri.

Post Views: 305