Editorial. : Kritik membangun publik.
Penulis. : manghadiboy.
PALANGKA-NEWS CO.IID, SERUYAN — Kepedulian perusahaan perkebunan PT Citratani Kumai Sejahtera (CKS) terhadap masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah kembali mendapat sorotan positif setelah perusahaan tersebut aktif memberikan bantuan sosial dan dukungan kegiatan masyarakat di wilayah ring satu operasionalnya.
Sementara itu, Pemkab Seruyan justru dinilai kurang hadir dengan langkah konkret dan terukur, terutama menyangkut persoalan infrastruktur dasar, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang sama.
Masyarakat mulai mempertanyakan keberpihakan pemerintah daerah ketika perusahaan hadir dengan aksi langsung, tetapi pemerintah justru dirasakan minim sentuhan kebijakan dan aksi nyata.
Salah satu tokoh masyarakat Seruyan Tengah menyebutkan:
“Bantuan PT CKS memang tidak menyelesaikan semuanya, tetapi setidaknya perusahaan hadir. Lalu di mana respon cepat dari Pemkab untuk masalah air bersih, jalan rusak dan dukungan UMKM? Kami butuh kinerja, bukan hanya kunjungan kerja.”
DPD AWPI Kalteng menilai fenomena ini sebagai alarm sosial. Ketika masyarakat lebih merasakan kehadiran perusahaan daripada pemerintah, hal itu menunjukkan adanya kesenjangan kebijakan perencanaan dan realisasi pelayanan publik.
Ketua DPD AWPI Kalteng, Hadriansyah, tegas menyampaikan:
“Kami mengapresiasi kepedulian PT CKS terhadap masyarakat Seruyan Tengah. Namun pemerintah daerah tidak boleh membiarkan ruang pelayanan publik diambil alih oleh CSR perusahaan. Pemkab Seruyan wajib tampil sebagai pelayan dan pelindung masyarakat, bukan sekadar penonton.”
Menurut AWPI, CSR perusahaan harus dipahami sebagai komplemen, bukan pengganti fungsi pemerintah daerah. Ketika korporasi lebih tampak bekerja daripada pemerintah, kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah akan semakin melemah.
Hadriansyah menambahkan:
“Jika kebutuhan masyarakat diselesaikan oleh perusahaan, lalu apa makna APBD? Apa makna janji politik? Pemerintah wajib turun langsung, mendengar masyarakat, dan menyusun roadmap penyelesaian masalah yang nyata.”
DPD AWPI Kalteng mengajak Pemkab Seruyan untuk respons cepat, yaitu dengan:
Menentukan prioritas pembangunan di Seruyan Tengah.
Menyusun program jangka pendek dan jangka panjang sektor layanan publik
Melibatkan unsur masyarakat dan organisasi media sebagai kontrol sosial
Menjaga kemitraan dengan perusahaan secara profesional tanpa mengabaikan peran pemerintah
Di akhir rilis, Ketua AWPI menegaskan kembali:
“Kita dorong sinergi, bukan konflik. Perusahaan menjalankan CSR sesuai kewajiban, pemerintah menjalankan mandat konstitusi. Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi pusat dari semua kebijakan dan tindakan.” tandas ketua DPD AWPI Kalteng pada media ini.
Pewarta. : Tim Red Pknews
PT Palangka News Jaya Mandiri
