Sekolah Gratis Tidak Murni, Masih Ada Alasan Seribu Macam Pungutan 

Penulis. : Mangboy

PALANGKA-NEWS.CO.ID, PALANGKA RAYA — Program sekolah gratis yang dicanangkan pemerintah di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Tengah, ternyata belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Meski pemerintah telah mengklaim bahwa pendidikan dasar hingga menengah bersifat gratis, faktanya masih banyak laporan dari masyarakat mengenai berbagai bentuk pungutan yang dibebankan oleh sekolah kepada orang tua murid. 10/7/2025.

Di beberapa wilayah seperti Sampit dan Palangka Raya, orang tua siswa mengeluhkan adanya pungutan untuk seragam, buku, pembangunan gedung sekolah, hingga iuran komite yang seringkali diwajibkan secara terselubung.

“Katanya sekolah gratis, tapi waktu masuk anak saya diminta bayar untuk beli seragam, sepatu, dan iuran komite. Totalnya lebih dari satu juta rupiah,” ungkap Siti, seorang wali murid di Palangka Raya.

Hal serupa juga terjadi di beberapa sekolah menengah atas di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sejumlah orang tua mengaku keberatan dengan biaya-biaya tambahan yang diminta oleh pihak sekolah, padahal pemerintah provinsi sudah mengalokasikan dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang seharusnya mencakup keperluan siswa miskin, termasuk seragam dan perlengkapan sekolah.

Menanggapi hal ini, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan telah melarang keras segala bentuk pungutan dalam proses penerimaan siswa baru. Kepala Disdik menyebut bahwa seluruh sekolah negeri wajib mematuhi kebijakan pendidikan gratis yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

“Kami sudah bertindak keras dan mengeluarkan surat edaran larangan pungutan. Jika ada sekolah yang tetap memungut biaya tanpa dasar hukum, akan kami beri sanksi,” tegas Kepala Disdik Kalteng M Reza Prabowo.

Lain lagi yang disampaikan mantan guru SMP Hadriansyah juga selalu getol menyoroti pendidikan kita ketemui kenyataannya, lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi anggaran membuat praktik pungutan tetap terjadi. Banyak sekolah berdalih bahwa pungutan tersebut adalah bentuk “sumbangan sukarela” atau “fasilitasi,” meskipun dalam praktiknya terasa wajib bagi para orang tua.

Pemerhati pendidikan lokal mendesak agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program sekolah gratis, sekaligus membuka kanal pelaporan publik bagi masyarakat yang menemukan praktik pungutan liar.

“Jika ini dibiarkan, maka semangat pemerataan pendidikan akan menjadi retorika semata. Pemerintah harus lebih serius mengawasi dan mengaudit setiap sekolah,” ujar manghadiboy mantan guru SMPN Pangkalan Bun, aktivis pendidikan di Kalteng.

“Dengan kondisi ini, cita-cita pendidikan gratis yang murni masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Tanpa pengawasan ketat dan partisipasi aktif masyarakat, berbagai macam pungutan di sekolah akan terus menjadi beban bagi keluarga kurang mampu, ” ucap nya

Ada alasan sekolah buat BPP seperti SMAN 2 Palangka Raya buat yuran BPP berpariasi sebenarnya kalau pemerintah daerah sudah mengatakan dalam kampanye sekolah gratis itu tanggung jawab pemerintah provinsi Kalteng. Akibat tidak mencukupi operasional pendidikan di sekolah.

” Gubernur Kalteng nyatakan jangan sampai anak Kalteng tidak sekolah, klo gara gara bayar itu bayar ini akibatnya anak anak Kalteng tak sekolah baik’ cari kerjaan cari duit coba liat banyak anak putus sekolah,” pungkasnya mangboy.

Pewarta. : erwansyah

PT Palangka news jaya mandiri