PALANGKA RAYA — Menjadi pejabat publik berarti siap dikritik. Namun, menjadi pengkritik juga membutuhkan tanggung jawab. Di tengah berbagai persoalan yang sedang dihadapi Kalimantan Tengah, masyarakat tidak hanya membutuhkan suara yang keras, tetapi juga pikiran yang mampu menawarkan solusi. 16/9/2026.

Ketua DPD AWPI Kalteng, Hadriansyah, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial. Tetapi kritik harus berdasarkan fakta, bukan prasangka; mengoreksi kebijakan, bukan menyerang pribadi; serta mendorong perbaikan, bukan sekadar menciptakan kegaduhan.

“Kritik itu penting, tetapi jangan hanya berhenti pada kritik. Kalau kita melihat pejabat atau pemerintah memiliki kekurangan, sampaikan secara terbuka dan berdasarkan data. Setelah itu, berikan solusi. Jangan hanya mengatakan salah, tetapi tidak mampu menunjukkan jalan keluarnya,” tegas Hadriansyah.

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan konsentrasi dan kerja bersama, termasuk Karhutla, kabut asap, kesehatan masyarakat, distribusi kebutuhan dasar, pelayanan publik dan kondisi ekonomi masyarakat.

Karena itu, menurut AWPI, setiap pihak yang menyampaikan kritik juga perlu bertanya: apa yang bisa dilakukan untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut?

“Jangan sampai pemerintah sedang berjibaku memadamkan Karhutla dan melindungi masyarakat dari dampak kabut asap, justru muncul berbagai polemik yang tidak memberikan solusi. Kalau ada kebijakan yang perlu dikritik, silakan. Tetapi jangan menambah keruh keadaan,” ujarnya.

Kritik Boleh Tajam, Tetapi Tetap Berakhlak

Hadriansyah mengatakan kritik yang tajam tidak harus disampaikan dengan bahasa yang kasar. Ketegasan justru akan lebih memiliki nilai apabila didukung data, argumentasi dan solusi.

“Kita bisa keras dalam menyampaikan substansi, tetapi tetap santun dalam bahasa. Jangan menghujat, jangan memfitnah, jangan merendahkan. Kritik yang berakhlak jauh lebih kuat daripada kata-kata kasar,” katanya.

Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak berubah menjadi permusuhan pribadi.

“Pejabat bisa salah, masyarakat juga bisa salah, wartawan juga bisa salah. Karena itu, mari saling mengingatkan. Kalau kebijakan kurang tepat, perbaiki. Kalau kritik kurang tepat, luruskan dengan data. Jangan semua persoalan dibawa menjadi pertentangan pribadi,” tambahnya.

Pers Harus Berani Mengungkap, Berani Memberikan Solusi

Sebagai organisasi wartawan, AWPI Kalteng juga mengingatkan insan pers agar menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional.

Pers, menurut Hadriansyah, tidak boleh takut mengungkap persoalan publik. Namun, pemberitaan harus tetap mengedepankan verifikasi, keberimbangan, hak jawab dan kepentingan masyarakat.

“Wartawan harus berani mengungkap persoalan, tetapi juga harus berani bertanggung jawab terhadap berita yang ditulis. Jangan membangun opini dari informasi yang belum jelas. Berikan ruang klarifikasi dan dorong penyelesaian,” tegasnya.

Menurutnya, daerah tidak membutuhkan pertarungan narasi tanpa ujung. Yang dibutuhkan adalah data, keterbukaan, evaluasi dan tindakan nyata.

“Kalau antrean BBM menjadi masalah, cari tahu penyebabnya dan dorong solusinya. Kalau Karhutla menjadi persoalan, kawal penanganannya. Kalau pelayanan publik dikeluhkan, sampaikan keluhannya sekaligus dorong perbaikannya. Di situlah fungsi kontrol sosial benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Hadriansyah.

Jangan Hanya Pandai Menunjuk Kesalahan

Hadriansyah menegaskan, orang yang mengkritik pemerintah juga harus siap memberikan gagasan apabila memiliki kemampuan dan data yang memadai.

“Mudah menunjuk kesalahan orang lain. Yang sulit adalah ikut memikirkan bagaimana persoalan itu diselesaikan. Karena itu, mari kita naikkan kualitas kritik. Jangan hanya bertanya ‘apa salahnya’, tetapi juga tanyakan ‘apa solusinya’,” tuturnya.

Ia berharap budaya kritik di Kalteng semakin dewasa dan tidak terjebak pada kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi.

“Jangan menjadikan kesulitan masyarakat sebagai panggung untuk saling menjatuhkan. Masyarakat membutuhkan solusi, bukan pertengkaran. Pemerintah membutuhkan kritik yang jujur, bukan pujian semata. Pers membutuhkan keberanian sekaligus akhlak,” pungkas Hadriansyah.

AWPI Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemerintahan melalui pemberitaan yang tajam dalam fakta, berimbang dalam penyajian, santun dalam bahasa, dan konstruktif dalam solusi.

Kritik boleh keras. Perbedaan boleh tajam. Tetapi akhlak, persaudaraan dan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi batas utama.

Desi. : PT Palangka News Jaya Mandiri

Post Views: 99