PALANGKA-NEWS.CO.ID, PALANGKA RAYA – Jaya Samaya Monong menyatakan komitmennya memperkuat peran DPW Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kalimantan Tengah setelah menerima amanah sebagai ketua. Organisasi tersebut akan mengarahkan program kerja pada penguatan legalitas tambang rakyat agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas pertambangan.
Pernyataan itu disampaikan usai pelantikan dan pengukuhan pengurus DPW APRI Kalimantan Tengah, Kamis (16/7/2026).
Jaya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia mengajak seluruh pengurus membangun organisasi yang solid, profesional, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengembangkan sektor pertambangan rakyat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Kami siap menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat penambang di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Ketua Umum DPP APRI sebelumnya mengumpulkan seluruh pengurus daerah dalam agenda konsolidasi nasional. Pertemuan tersebut menyamakan visi organisasi agar setiap daerah mampu mendorong pertambangan rakyat yang legal, tertib, dan berkelanjutan.
Legalitas Tambang Rakyat Jadi Prioritas
Jaya mengatakan, beberapa kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah telah memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Namun, masih terdapat daerah yang belum memperoleh penetapan kawasan tersebut.
Karena itu, DPW APRI Kalteng akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Langkah ini bertujuan mempercepat pembentukan WPR di daerah yang memenuhi persyaratan.
Menurutnya, keberadaan WPR menjadi fondasi penting dalam menciptakan aktivitas pertambangan rakyat yang legal. Selain memberi kepastian hukum, WPR juga membuka peluang pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
DPW APRI Kalteng juga akan mendampingi kelompok penambang dalam memenuhi persyaratan administrasi sehingga proses perizinan berjalan lebih cepat dan sesuai regulasi.
APRI Perkuat Kemitraan dengan Pemerintah
Ketua Umum DPP APRI, Ir. Gatot Sugiharto, menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan tambang rakyat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi penambang.
“Kemitraan menjadi kunci. Pemerintah daerah dan asosiasi harus berjalan bersama agar pembinaan tambang rakyat berlangsung lebih efektif,” katanya.
Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pengembangan pertambangan rakyat. Dukungan tersebut dinilai membuka peluang mempercepat legalisasi aktivitas penambangan masyarakat.
Selain membantu penyelesaian dokumen di wilayah yang telah memiliki WPR, APRI juga akan membina kelompok penambang di daerah yang belum memiliki kawasan pertambangan rakyat. Pembinaan itu mencakup penyusunan administrasi, penguatan kelembagaan, hingga pendampingan pengajuan usulan WPR kepada pemerintah.
“Kami ingin seluruh penambang memiliki wadah yang jelas sehingga mereka dapat bekerja secara legal, modern, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Gatot.
DPW APRI Kalimantan Tengah optimistis kolaborasi antara organisasi, pemerintah, dan masyarakat akan mempercepat terwujudnya tata kelola pertambangan rakyat yang lebih profesional. Melalui langkah tersebut, sektor pertambangan rakyat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi.
Redaksi: PT Palangka Berita Jaya Mandiri
Leave a Reply