PALANGKA-NEWS.CO.ID, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, evaluasi langkah di lapangan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Hingga 28 Oktober 2026, upaya tersebut mencakup pengerahan ribuan personel, pembangunan ratusan sumur bor, distribusi air bersih, hingga penyaluran bantuan pangan dan kesehatan. Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum.

Penegasan tersebut disampaikan Agustiar saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Penanganan Karhutla di Aula Serba Guna (Aserna), Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (29/10/2026). Pertemuan itu menjadi sarana mengevaluasi penanganan yang telah dilaksanakan sekaligus menyusun langkah tindak lanjut agar upaya pengendalian kebakaran berjalan lebih terarah, efektif, dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Gubernur menilai karakteristik wilayah Kalimantan Tengah yang luas dan memiliki kawasan gambut membutuhkan strategi penanganan yang terintegrasi. Menurutnya, pemadaman tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus disertai pencegahan, pengawasan, evaluasi pemanfaatan lahan, serta penegakan aturan untuk mengurangi risiko kebakaran berulang. Pendekatan tersebut juga penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan, dan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas warga.

Agustiar turut menyoroti perlunya evaluasi tata ruang dan pemanfaatan lahan yang berulang kali mengalami kebakaran. Lahan tidak produktif perlu ditangani melalui kebijakan yang tepat dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjaga kelestarian ekosistem gambut. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan perizinan serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan terkait karhutla agar memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa pada masa mendatang.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden sebelumnya menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, perangkat teknis, dunia usaha, serta masyarakat. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib melaporkan, hingga 28 Oktober 2026 terdapat 76 titik panas dan 26 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar sekitar 43,93 hektare. Secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, tercatat 371.692 titik panas dan 7.634 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 20.699 hektare berdasarkan data satuan tugas kabupaten dan kota.l

Dalam penanganan kebakaran tersebut, sebanyak 16.478 personel dari berbagai unsur telah terlibat, meliputi BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, dan elemen masyarakat lainnya. Meski eskalasi kejadian dalam beberapa hari terakhir menunjukkan penurunan, evaluasi jumlah personel dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan. Patroli dan pemantauan tetap dilanjutkan untuk memastikan titik api yang masih tersisa dapat segera ditangani, terutama di kawasan gambut yang berpotensi menyimpan bara di bawah permukaan tanah.

Selain pemadaman dan pencegahan, Pemprov Kalteng memperkuat perlindungan masyarakat yang terdampak kekeringan dan asap karhutla. Berdasarkan laporan BPBD, lebih dari 600 sumur bor telah dibangun untuk membantu menyediakan air bersih. Distribusi air bersih ke sejumlah kabupaten dan kota juga telah melampaui 14 juta liter. Upaya tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air selama kondisi darurat karhutla.

Pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan pangan bagi lebih dari 450.000 warga terdampak. Dukungan kesehatan berupa obat-obatan, multivitamin, dan masker turut disalurkan guna membantu masyarakat menghadapi dampak asap. Perhatian juga diberikan kepada petugas dan relawan yang bertugas di lapangan melalui dukungan kebutuhan operasional, konsumsi, dan perlengkapan keselamatan. Relawan yang direkrut dengan pembiayaan APBD maupun belanja tidak terduga menerima honorarium harian sebesar Rp150.000, disertai dukungan konsumsi dan bahan bakar operasional.

Kepala BMKG Provinsi Kalimantan Tengah Agung Sudiono Abadi menjelaskan bahwa awal musim hujan berlangsung secara bertahap dan tidak merata di seluruh wilayah. Kondisi tersebut membuat kewaspadaan terhadap karhutla masih diperlukan, terutama karena kebakaran gambut dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun api di permukaan telah padam. BMKG memprakirakan curah hujan meningkat pada November, sedangkan puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Desember hingga Januari. Perubahan cuaca tersebut tetap perlu diantisipasi, termasuk terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

Rapat koordinasi yang turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, unsur Forkopimda, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, kepala perangkat daerah terkait, serta Ketua Tim Bappisus RI Khaidir beserta rombongan itu menegaskan pentingnya kesinambungan penanganan karhutla. Pemprov Kalteng berupaya mengintegrasikan pemadaman, pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan bantuan kepada masyarakat agar dampak kebakaran dapat ditekan. Kesiapsiagaan lintas sektor tetap diperlukan meskipun musim hujan mulai datang, sehingga keselamatan warga, kelestarian lingkungan, dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terlindungi.

Desi A. PT Palangka News Jaya Mandiri.

Post Views: 36