PALANGKA -NEWS.CO.ID, PALANGKA RAYA– Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah mengingatkan pelaku usaha untuk memahami tahapan kegiatan usaha secara utuh. Pemahaman ini mencakup fase persiapan hingga memasuki tahap operasional dan komersial.

Plt. Kepala DPMPTSP Kalteng, Rangga Lesmana, menegaskan bahwa menjalankan usaha tidak sekadar perihal memperoleh perizinan. Pelaku usaha wajib memenuhi berbagai tahapan sesuai regulasi sebelum kegiatan usaha berjalan sepenuhnya.

Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 Pasal 11 sampai 15. Aturan tersebut membagi tahapan usaha menjadi dua bagian utama, yakni fase persiapan serta fase operasional atau komersial.

“Tahapan kegiatan usaha meliputi persiapan atau konstruksi yang belum bersifat komersial, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan operasional dan/atau komersial,” ujar Rangga, Kamis (19/11/2026).

Pada tahap persiapan, pelaku usaha harus menyelesaikan pengadaan tanah, pembersihan lahan, serta pemenuhan persyaratan dasar. Persyaratan dasar tersebut meliputi Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selain itu, pelaku usaha perlu menyiapkan gedung, peralatan, sumber daya manusia, serta melakukan uji coba produksi. “Pada tahap persiapan, pelaku usaha juga perlu melaksanakan uji coba produksi barang dan/atau jasa serta memenuhi standar usaha dan persyaratan Perizinan Berusaha,” kata Rangga.

Setelah persiapan selesai, kegiatan usaha memasuki tahap operasional atau komersial. Pada fase ini, perusahaan mulai melakukan produksi barang atau penyediaan jasa sebagai aktivitas utama.

Tahapan operasional juga mencakup logistik, distribusi, pemasaran, dan kegiatan pendukung lainnya. Rangga menambahkan bahwa bagi pelaku usaha yang membangun gedung, pemenuhan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah kewajiban sebelum bangunan digunakan.

DPMPTSP Kalteng menekankan bahwa kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tetap berlaku bagi pelaku usaha. Pelaporan wajib dilakukan secara rutin terlepas dari tahapan usaha yang sedang dijalankan.

Melalui pemahaman aturan ini, pelaku usaha diharapkan mampu menjalankan kegiatan investasi sesuai koridor hukum. Hal ini sekaligus menjamin seluruh proses persiapan hingga tahap komersial berjalan dengan baik.

Desi A. PT Palangka News Jaya Mandiri.

 

d885ddc8-6120-4479-9be0-2c24e07667a2