PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari patroli, pemadaman, pembasahan lahan, hingga penguatan koordinasi lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan karena ancaman karhutla masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kalteng.
Masyarakat Kalteng berharap penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dukungan pemerintah pusat dinilai penting, terutama dalam memperkuat personel, peralatan pemadaman, dukungan udara, pencegahan, serta penanganan dampak kabut asap.
“Kami masyarakat Kalteng berharap pemerintah pusat benar-benar serius membantu penanganan karhutla yang berkepanjangan. Jangan hanya datang melakukan kunjungan atau meninjau lokasi, tetapi setelah itu harus ada langkah nyata dan dukungan yang berkelanjutan di lapangan,” ujar seorang warga Palangka Raya Hadriansyah.
Menurut masyarakat, kehadiran pemerintah pusat harus memberikan dampak langsung bagi upaya pemadaman dan perlindungan masyarakat. Terlebih, BNPB sendiri telah memperkuat operasi darat dan udara serta menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Kalteng.
“Karhutla bukan hanya soal api yang harus dipadamkan. Ada masyarakat yang terdampak asap, aktivitas terganggu dan lingkungan yang rusak. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara serius, bersama-sama dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Sebelumnya, Pemprov Kalteng juga telah memperkuat koordinasi dan penanganan karhutla, sementara pemerintah pusat melalui BNPB memberikan dukungan operasi udara dan darat. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penanganan masih membutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dunia usaha dan masyarakat.
Masyarakat berharap koordinasi tersebut tidak berhenti pada rapat dan kunjungan, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata sampai titik api benar-benar terkendali dan risiko kabut asap terhadap masyarakat dapat ditekan.
Desi. AWPI : PT Palangka News Jaya Mandiri
Leave a Reply