PALANGKA-NEWS.VO.ID, PALANGKA RAYA — Kebijakan penghentian sementara penggunaan Kartu Huma Betang selama masa kampanye politik di Kalimantan Tengah mendadak viral dan menuai beragam reaksi publik. Program yang selama ini dikenal sebagai bentuk perlindungan dan bantuan sosial Pemprov Kalteng itu dipastikan tidak berlaku sementara demi menjaga netralitas pemerintah daerah. 26/1/2026.
Plt Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa langkah tersebut diambil bukan tanpa alasan. Pemerintah daerah, kata dia, wajib memastikan seluruh program bantuan sosial tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis, terlebih di masa kampanye yang rawan politisasi.
“Penghentian sementara Kartu Huma Betang pada masa kampanye dilakukan untuk menjaga netralitas pemerintah dan mencegah potensi penyalahgunaan program bantuan oleh pihak-pihak tertentu,” tegas
Plt Sekda Kalteng Leonard S. Ampung saat diwawancara usai rapat pembahasan Juklak dan Juknis sekaligus evaluasi progres validasi data calon penerima manfaat Kartu Huma Betang, 26/1/2026.
Leonard menuturkan, kebijakan itu sejalan dengan regulasi kepemiluan serta arahan pemerintah pusat yang mengharuskan seluruh aparatur sipil negara dan pemerintah daerah bersikap netral. Menurutnya, program Kartu Huma Betang akan kembali diberlakukan setelah masa kampanye berakhir, sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini bukan penghentian permanen. Program tetap berjalan, hanya ditunda sementara. Setelah masa kampanye selesai, Kartu Huma Betang akan kembali diberlakukan untuk masyarakat yang berhak,” jelasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak utuh di media sosial, serta meminta semua pihak menghormati proses demokrasi yang sedang berjalan di Kalimantan Tengah.
Leonard juga mengungkapkan bahwa Kartu Huma Betang ke depan akan diperbarui dan digantikan dengan Kartu Huma Betang Sejahtera versi baru yang memiliki sejumlah keunggulan, khususnya dari sisi teknologi dan akurasi data penerima manfaat.
“Ke depan, Kartu Huma Betang akan kita ganti dengan Kartu Huma Betang Sejahtera versi terbaru. Kartu ini tidak hanya berbeda dari segi warna, tetapi juga sudah dilengkapi teknologi NFC (Near Field Communication),” ungkap Plt Sekda Kalteng Leonard S. Ampung.
Menurut Leonard, fitur NFC tersebut memungkinkan verifikasi data penerima secara langsung dan real time, sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan meminimalisasi potensi penyalahgunaan.
“Dengan teknologi NFC, data penerima bisa diverifikasi langsung di lapangan. Ini untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembaruan kartu ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memodernisasi sistem pelayanan sosial, sekaligus memperkuat pengawasan dan akuntabilitas program bantuan daerah.
“Ini bentuk transformasi layanan sosial Pemprov Kalteng agar lebih akurat, tertib administrasi, dan sejalan dengan perkembangan teknologi,” tegas Leonard.
Leonard menegaskan, peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera versi baru akan proses agar tidak menimbulkan persepsi politisasi program bantuan sosial.
“Kami berharap masyarakat memahami bahwa kebijakan ini semata-mata untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan demokrasi,” pungkas Leonard.
( red+Titin ) PT Palangka News Jaya Mandiri.

Leave a Reply