PALANGKA-NEWS.CO.ID, PALANGKA RAYA – DPD Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kalimantan Tengah melayangkan kritik tajam terkait dinamika kebijakan BBM nasional, khususnya soal perbedaan perlakuan antara Pertalite sebagai bahan bakar subsidi dan Pertamax sebagai BBM non-subsidi. Sorotan ini muncul menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang merasakan fluktuasi ketersediaan dan harga BBM yang dinilai tidak stabil, serta dugaan adanya pola kebijakan yang mengarah pada komersialisasi bertahap. 5/12
Dalam pengamatan AWPI Kalteng, hubungan antara kebijakan subsidi Pertalite dan promosi penggunaan Pertamax bukan lagi sekadar isu teknis distribusi energi, melainkan telah masuk dalam ranah politik pasar dan kepentingan ekonomi. Kondisi ini terlihat dari fenomena stok Pertalite yang kerap menipis di sejumlah wilayah, sementara Pertamax terus tersedia luas dan didorong sebagai pilihan bahan bakar yang lebih “ideal”.
DPD AWPI Kalteng menilai terdapat indikasi pola permainan yang secara perlahan menggeser konsumsi masyarakat dari subsidi menuju harga komersial. Skema ini dinilai merugikan masyarakat menengah ke bawah yang selama ini bergantung pada Pertalite sebagai opsi BBM terjangkau.
“Kami tidak ingin rakyat hanya menjadi objek pasar setiap kali terjadi penyesuaian harga BBM. Pertalite dan Pertamax bukan sekadar dua produk, tapi mencerminkan arah politik energi negara ini. Jika kebijakan tidak berpihak pada publik, maka pers berkewajiban bersuara,” tegas Ketua DPD AWPI Kalteng.
Lebih lanjut, AWPI Kalteng mendorong pemerintah dan Pertamina untuk membuka data real terkait biaya produksi, distribusi, hingga skema subsidi secara transparan. Tanpa keterbukaan, kebijakan energi akan terus menjadi ruang abu-abu yang rawan dimainkan oleh pihak tertentu.
“Transparansi adalah kunci. Pertamina dan pemerintah harus membuka secara terang benderang rincian biaya produksi, distribusi dan alokasi subsidi. Jangan sampai rakyat dipaksa menerima keputusan yang tidak mereka pahami,” lanjutnya.
Di sisi lain, AWPI menilai bahwa publik memiliki hak untuk tahu arah kebijakan energi, termasuk apakah subsidi akan dipertahankan, dikurangi, atau dialihkan secara gradual. Apabila benar terdapat skenario mengurangi ketergantungan subsidi dan mendorong Pertamax sebagai pilihan utama, maka masyarakat perlu diberi penjelasan jujur dan komprehensif.
Menurut AWPI Kalteng, kebijakan energi bukan hanya soal konsumsi BBM, tetapi juga menyangkut dampak luas terhadap ekonomi. Ketika harga BBM meningkat, efek berantai akan terjadi pada biaya logistik, transportasi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Pada titik tertentu, rakyat kecil lah yang akan menanggung beban paling besar.
“Kami mendorong kajian ulang kebijakan BBM. Subsidi harus tepat sasaran, dan jangan ada skenario perlahan menghilangkan Pertalite agar Pertamax menjadi pilihan terpaksa. Publik berhak tahu dan berhak mendapat harga yang adil,” tutup Ketua DPD AWPI Kalteng.
Dalam perspektif pers, isu BBM bukan sekadar pemberitaan musiman. Ini merupakan ruang kontrol sosial yang harus terus dijaga agar kebijakan energi tidak diarahkan hanya pada keuntungan korporasi.
AWPI Kalteng menegaskan komitmen untuk terus mengawal jalannya kebijakan publik, memastikan suara masyarakat tidak tenggelam oleh narasi resmi yang tidak selalu berpihak.
Dengan sorotan ini, AWPI Kalteng berharap adanya respons konkret dari pemerintah pusat dan Pertamina untuk menegaskan kembali keberpihakan pada rakyat. Energi adalah kebutuhan dasar bangsa, bukan komoditas yang boleh dimainkan seperti papan catur kebijakan.
Pewarta. : Tim Red pknews
PT Palangka News Jaya Mandiri
