PALANVKA-NEWS.CO.ID, MURUNG RAYA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menegaskan komitmennya dalam mengawal seluruh tahapan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA–PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Dokumen anggaran tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan program pembangunan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, mengatakan bahwa KUPA–PPAS Perubahan harus difokuskan pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sektor infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan disebut sebagai dua aspek yang harus mendapat perhatian utama dalam penyesuaian anggaran tahun berjalan.
Rumiadi menjelaskan, penyusunan dokumen perubahan anggaran merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024. Regulasi tersebut mengatur mekanisme penyesuaian kebijakan anggaran daerah agar tetap adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
“Perubahan anggaran merupakan bagian dari mekanisme yang wajib dilakukan pemerintah daerah, baik melalui pergeseran antar-dinas maupun di dalam satuan kerja. Langkah ini penting agar program pembangunan tidak terhambat dan tetap berjalan optimal,” ujarnya, Kamis lalu.
DPRD Mura, lanjutnya, memberikan perhatian khusus pada sejumlah poin penting dalam perubahan anggaran, terutama program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta program yang menunjang kesejahteraan warga.
Ia menegaskan bahwa pembahasan lebih mendalam akan dilakukan melalui masing-masing komisi DPRD. Setiap komisi disebut akan mengkaji detail usulan anggaran, termasuk menyesuaikannya dengan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun baik melalui jalur eksekutif maupun legislatif.
“DPRD akan membahas secara detail di tingkat komisi, sesuai dengan aspirasi masyarakat yang telah diterima, baik melalui jalur eksekutif maupun legislatif,” tambah Rumiadi.
Selain itu, DPRD Mura juga memastikan bahwa setiap proses pembahasan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hal ini penting agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Rumiadi menegaskan komitmen seluruh anggota DPRD untuk mengawal setiap tahapan pembahasan hingga penetapan. Ia berharap Perubahan APBD 2025 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan di setiap daerah pemilihan.
Reporter : Pendi
Editor : Redaksi Palangka-news
Leave a Reply