Proyek Balai Jalnas dikerjakan dengan Standar Mutu dan Pengawasan Ketat, Kerusakan Berulang tidak Mungkin Terjadi

Editorial penulis Manghadiboy.

PALANGKA-NEWS.CO.ID, PALANGKA RAYA – Kerusakan jalan nasional di Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan publik. Meski digelontor anggaran proyek nasional setiap tahun, kondisi ruas JalNas justru tak pernah benar-benar membaik. Dugaan lemahnya pengawasan dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PUPR Kalteng dinilai menjadi salah satu pemicu utama mandeknya kualitas pekerjaan di lapangan.

PALANGKA-NEWS.CO.ID, PALANGKA RAYA — Di tengah harapan masyarakat akan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan, kondisi jalan nasional di Kalimantan Tengah menunjukkan kenyataan sebaliknya. Hampir setiap tahun, proyek perbaikan maupun peningkatan jalan terus digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui Balai Kementerian PUPR. Namun ironisnya, kerusakan masih saja terjadi dan bahkan muncul pada titik-titik yang baru selesai dikerjakan.

Pantauan di sejumlah ruas strategis menunjukkan kerusakan berupa retakan, amblas, hingga gelombang yang membahayakan pengguna jalan. Publik pun mempertanyakan sejauh mana efektivitas pengawasan Balai PUPR di tingkat daerah. Sebab, jika proyek dikerjakan dengan standar mutu dan pengawasan ketat, kerusakan berulang tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat.1//12/.2025.

Sejumlah kalangan menilai bahwa Balai Kementerian PUPR JalNas Kalteng seolah menjadi “ladang proyek tahunan” yang terus berputar tanpa menghasilkan kualitas yang layak. Paket pekerjaan kembali digelar, anggaran kembali mengalir, namun masalah yang sama tetap muncul. Situasi ini menimbulkan dugaan bahwa aspek pengawasan, kontrol kualitas, hingga akuntabilitas kontraktor masih jauh dari harapan.

Pemerhati infrastruktur di Kalteng menyebut bahwa kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem kerja, standar teknis, dan tata kelola pengawasan Balai. Keterbukaan informasi publik terkait progres pekerjaan dan pertanggungjawaban proyek juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat menilai secara objektif.

Di sisi lain, masyarakat berharap agar pemerintah daerah turut aktif memberikan masukan dan menekan pihak terkait untuk memperbaiki pola penanganan jalan nasional. Mengingat ruas-ruas tersebut menjadi urat nadi ekonomi yang menghubungkan wilayah kabupaten, distribusi logistik, serta aktivitas masyarakat sehari-hari.

Kerusakan berulang setiap tahun bukan hanya mencerminkan lemahnya pengawasan, namun juga merugikan negara dari sisi anggaran dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Publik menunggu langkah tegas, transparan, dan terukur dari Kementerian PUPR untuk memastikan Balai PUPR JalNas Kalteng benar-benar menjalankan fungsi pengawasan yang melekat dalam setiap proyek nasional.

DPD AWPI KALTENG

Ketua DPD AWPI Kalteng menegaskan bahwa persoalan kerusakan jalan nasional bukan lagi sekadar masalah teknis, tetapi sudah menyangkut transparansi dan profesionalitas lembaga yang bertanggung jawab.

“Kami melihat kerusakan jalan nasional yang terus berulang tiap tahun menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan. Balai Kementerian PUPR harus berani membuka data, proses, dan pertanggungjawaban setiap pekerjaan. Publik berhak tahu sejauh mana efektivitas anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat,” tegas Ketua DPD AWPI Kalteng Hadriansyah.

Ia menambahkan bahwa jurnalis memiliki peran penting untuk mengawasi dan menyuarakan kepentingan masyarakat, terutama dalam proyek nasional bernilai besar.

“Pers bukan musuh, tetapi mitra kontrol. Ketika jalan nasional kembali rusak, kami wajib bertanya: apa yang salah dalam proses pengerjaannya? Siapa yang bertanggung jawab? Pengawasan seperti apa yang dijalankan Balai? Media akan terus mengawal,” ujarnya.

Lebih lanjut, AWPI meminta pemerintah pusat turun meninjau langsung serta mengevaluasi pola kerja Balai yang dinilai tidak memberi dampak signifikan terhadap kualitas jalan.

“Kalteng bukan tempat eksperimen proyek. Masyarakat harus mendapat infrastruktur yang layak, aman, dan dikelola secara profesional. Jika Balai gagal menjalankan fungsi pengawasan, maka harus ada tindakan tegas dari Kementerian,” tutupnya.

Pewarta.  : Red pknews/ Erwansyah

PT Palangka News Jaya Mandiri.