Opini. : Kritik membangun
PALANGKA – NEWS.CO.ID, PALANGKA RAYA – Pengerasan Jalan Denok yang berjalan dua tahun tanpa kejelasan peningkatan kualitas kembali membuka masalah klasik: pembangunan infrastruktur yang tidak kunjung tuntas, namun selalu dijadikan “komoditas politik” pada setiap masa reses dan kampanye. Warga kembali bertanya—di mana wakil rakyat yang seharusnya menjadi corong aspirasi? Mengapa mereka lebih sering terlihat di ruang rapat ber-AC ketimbang menjejakkan kaki di jalan rusak yang menjadi denyut kehidupan konstituen?
Dua tahun adalah waktu cukup panjang untuk menunjukkan progres signifikan, bukan sekadar hamparan pengerasan yang cepat berdebu saat kemarau dan berlumpur saat hujan. Padahal, Jalan Denok bukan akses pinggiran yang tidak berpengaruh; ia merupakan jalur vital bagi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Ketidakjelasan kelanjutan proyek hanya menambah rasa frustasi warga yang saban hari bersuara, namun jarang dihiraukan.
Yang paling disoroti publik adalah lenyapnya suara para wakil rakyat dari dapil terkait. Saat dibutuhkan untuk mengawal anggaran, memperjuangkan peningkatan status proyek, atau sekadar hadir mendengar langsung keluhan masyarakat, mereka justru “menghilang dari radar”. Fenomena “dapil kabur” bukan lagi guyonan warung kopi, tetapi realitas getir dari hubungan politik yang timpang antara pemilih dan yang dipilih.
Secara etika politik, wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap proyek yang menyangkut hajat hidup warga dapilnya berjalan maksimal. Mereka bukan hanya pembuat pernyataan di podium, melainkan pengawal kebijakan di lapangan.

Jika selama dua tahun Jalan Denok hanya berhenti pada tahap pengerasan tanpa skema peningkatan yang jelas, wajar bila publik mempertanyakan serius: apakah aspirasi masyarakat benar-benar diperjuangkan, atau hanya menjadi bahan laporan formal yang disampaikan saat sidang?
Editorial ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan bukan sekadar persoalan teknis anggaran dan kontraktor. Ia adalah cermin komitmen dan integritas wakil rakyat dalam mengemban amanah. Dapil adalah rumah politik mereka. Ketika rumah itu dibiarkan retak, berlubang, dan terabaikan, maka publik berhak bersuara lantang dan menagih tanggung jawab.
Pewarta. : erwansyah
Sumber. : redaksi pknews
Penulis. : manghadiboy
PT Palangka news jaya mandiri

Leave a Reply