PALANGKA – NEWS.CO.ID, PALANGKA RAYA – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPD AWPI) Kalimantan Tengah menyatakan dukungan terhadap sikap tegas Ketua Umum DPP AWPI, Hengki Ahmat Jazuli, S. AP., S.H., M.H., CLAP, yang mendesak aparat penegak hukum (APH) agar segera menindaklanjuti dugaan ancaman pembunuhan terhadap seorang jurnalis. 10/11/2026.
DPD AWPI Kalteng menilai dugaan ancaman tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Sebab, keselamatan dan perlindungan terhadap insan pers merupakan bagian penting dalam menjamin kebebasan menjalankan tugas jurnalistik dibawah naungan organisasi pers AWPI.
Ketua Umum DPP AWPI, Hengki Ahmat Jazuli, menegaskan bahwa segala bentuk intimidasi maupun ancaman terhadap wartawan harus mendapat perhatian serius. Jurnalis menjalankan tugas untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Kronologisnya :
Dugaan intimidasi tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, dan disebut berkaitan dengan aktivitas jurnalistik mengenai pemberitaan dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
Sementara itu, Ketua DPD AWPI Kalteng, Hadriansyah, menyatakan dukungan terhadap langkah Ketua Umum DPP AWPI dalam meminta APH mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Ancaman terhadap jurnalis merupakan persoalan serius yang harus ditangani sesuai hukum. Seorang wartawan memiliki hak memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugas profesinya. Jangan sampai ada pihak yang merasa bisa mengintimidasi atau mengancam keselamatan jurnalis hanya karena tidak menyukai pemberitaan,” tegas Hadriansyah.
Menurutnya, APH harus mengusut dugaan ancaman tersebut secara profesional, transparan, dan objektif. Setiap laporan harus ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan fakta hukum, sehingga persoalan ini mendapatkan kejelasan serta tidak menimbulkan keresahan di kalangan insan pers.
Hadriansyah juga mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pers memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi berdasarkan fakta, menjalankan fungsi kontrol sosial, serta memberikan ruang bagi kepentingan publik. Karena itu, keselamatan wartawan harus dihormati dan dilindungi. Kritik maupun pemberitaan yang tidak disukai seharusnya disikapi melalui mekanisme hukum dan hak jawab, bukan dengan ancaman kekerasan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, AWPI sebagai organisasi profesi wartawan akan terus mendorong terciptanya iklim jurnalistik yang aman, independen, dan bertanggung jawab.
“Jangan biarkan ancaman dan intimidasi menjadi alat untuk membungkam suara pers. Kami mendukung penegakan hukum yang adil. Siapa pun yang terbukti melakukan ancaman harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku,” tutup Hadriansyah.
DPD AWPI Kalteng berharap APH memberikan perhatian terhadap persoalan ini dan memastikan proses penanganannya berjalan sebagaimana mestinya. Perlindungan terhadap jurnalis bukan hanya kepentingan organisasi pers, melainkan juga bagian dari upaya menjaga hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan berimbang.
Tim AWPI Kalteng.
Leave a Reply