PALANGKA -NEWS.CO.ID, PULANG PISAU – Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) membahas perubahan status penanganan bencana menuju tahap transisi pemulihan. 9/11/2026.
Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan penanganan Karhutla sekaligus mempersiapkan langkah pemulihan pascakejadian, baik terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat yang terdampak.
Bupati Pulang Pisau, Ahmad Rifa’i menegaskan bahwa perubahan status menuju transisi pemulihan tidak boleh diartikan sebagai berakhirnya kewaspadaan terhadap ancaman Karhutla.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, melakukan pemantauan wilayah rawan kebakaran, serta memastikan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana.
“Perubahan status menuju transisi pemulihan harus kita sikapi dengan penuh tanggung jawab. Walaupun penanganan memasuki tahapan pemulihan, kewaspadaan terhadap potensi Karhutla harus tetap dijaga. Keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan pemulihan dampak bencana menjadi perhatian bersama.”
Selanjutnya, “Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan, dan mudah-mudahan Pulang Pisau jauh dari bencana.” ucap Bupati Pulang Pisau.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, instansi terkait, dunia usaha, relawan, serta masyarakat dalam menjaga wilayah Kabupaten Pulang Pisau dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan proses transisi pemulihan dapat berjalan terarah, sekaligus menjadi evaluasi untuk meningkatkan kesiapan menghadapi potensi Karhutla pada masa mendatang.
Bupati Pulang Pisau Kalimantan Tengah H Ahmad Rifa’i memimpin rapat koordinasi dan evaluasi terkait dengan penurunan status dari tanggap darurat penanganan karhutla dan kekeringan menjadi status transisi darurat pemulihan yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati Pulang Pisau.
Rapat koordinasi dihadiri juga Wakil Bupati H Ahmad Jayadikarta, Kapolres AKBP Muhammad Aminuddin, Dandim 1011/KLK Letkol Inf Deky Febrianto, Kejari Arief Swandaru, Kalaksa BPBD Osa Maliki, Inspektur Hayes Hendra, perwakilan OPD terkait serta seluruh camat.
Penurunan perubahan status menjadi transisi darurat pemulihan ini di mulai 9-30 November 2026 setelah dilakukan kesepakatan bersama. Beberapa indikator yang menjadi pertimbangan adalah prakiraan cuaca BMKG yang telah memasuk peralihan ke musim penghujan dan menurunnya titik api di seluruh kecamatan.
Nikko/Ran, PT Palangka News Jaya Mandiri.
Leave a Reply