PALANGKA-NEWS.CO ID, MURUNG RAYA — Kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Murung Raya kembali digelar pada Oktober 2025, masa sidang III. Dalam agenda ini, seluruh anggota dewan turun langsung ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan, serta melaporkan hasil kinerja kepada konstituen di desa-desa.
Salah satu kegiatan reses tersebut dilakukan oleh Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, Bebie S. Sos., S.H., M.M., M.A.P., di Desa Kolam, Desa Saruhung, dan Desa Solio, Kecamatan Tanah Siang.
Dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (22/10/2025), Bebie menegaskan pentingnya kegiatan reses sebagai sarana komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat.
> “Berdasarkan aturan dan payung hukumnya, kegiatan reses adalah wadah menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat. Melalui reses, anggota DPRD bisa memahami kondisi nyata di lapangan sekaligus memperkuat hubungan dengan konstituen,” ujarnya.
Bebie menjelaskan, kegiatan reses bukan sekadar rutinitas formal anggota DPRD, tetapi memiliki fungsi strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah.
> “Masyarakat harus melihat reses sebagai ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pembangunan daerah,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun selama kegiatan reses akan dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), APBD, hingga Peraturan Daerah (Perda).
> “Aspirasi masyarakat yang kita peroleh akan kami sampaikan sebagai masukan dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah,” terang Bebie yang juga dikenal sebagai putra asli Dayak Siang.
Selain menyerap aspirasi, kegiatan reses juga menjadi momentum evaluasi pelaksanaan program pembangunan dan pemanfaatan anggaran oleh pemerintah di lapangan.
> “Melalui reses, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan, permasalahan, dan usulan program pembangunan secara langsung kepada wakilnya di DPRD. Dengan begitu, aspirasi dari berbagai wilayah bisa menjadi dasar pemerataan alokasi anggaran daerah,” jelasnya.
Dari hasil kunjungan di tiga desa tersebut, Bebie mengungkapkan sebagian besar aspirasi masyarakat masih berkaitan dengan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, perbaikan sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan rumah guru, serta pengadaan alat dan bibit pertanian.
> “Kami akan memperjuangkan aspirasi tersebut agar dapat ditindaklanjuti dalam kebijakan pembangunan daerah ke depan,” pungkasnya.
Reporter : Pendi
