PALANGKA -NEWS .CO . ID, PALANGKA RAYA – Persoalan penarikan barang atau aset milik konsumen akibat kredit macet kembali menjadi perhatian masyarakat. Dugaan tindakan penarikan paksa oleh pihak debt collector (DC) di Palangka Raya memunculkan reaksi dan pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. 14/11/2026.

Ketua DPD Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kalimantan Tengah, Hadriansyah atau yang dikenal dengan Manghadiboy, mengharapkan Polda Kalteng tidak tinggal diam menyikapi persoalan tersebut.

Menurut Hadriansyah, masyarakat harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam kepemilikan barang yang diperoleh melalui sistem kredit. Persoalan keterlambatan pembayaran atau kredit macet tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan intimidasi maupun penarikan aset secara paksa tanpa mengikuti prosedur hukum.

“Kami mengharapkan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan dalam kepemilikan barang yang dibeli secara kredit. Kalau memang terjadi kredit macet, tentu harus diselesaikan melalui mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai masyarakat merasa terancam atau kehilangan haknya akibat tindakan penarikan paksa oleh debt collector,” tegas Hadriansyah.

Ia juga meminta Polda Kalteng dan jajaran kepolisian di Kota Palangka Raya memberikan perhatian terhadap laporan maupun pengaduan masyarakat terkait dugaan tindakan sewenang-wenang oleh oknum debt collector.

Menurutnya, perusahaan pembiayaan maupun pihak penagih wajib memahami batas kewenangan dalam menjalankan tugas. Penagihan utang harus dilakukan secara profesional, manusiawi, dan tidak menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun tekanan terhadap konsumen.

“Polda Kalteng jangan diam apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan. Kami berharap aparat penegak hukum memberikan ruang pengaduan, melakukan pemeriksaan apabila ditemukan dugaan pelanggaran, serta memastikan hak-hak konsumen terlindungi,” tambahnya.

Hadriansyah menegaskan bahwa AWPI mendukung penyelesaian kewajiban kredit antara konsumen dan perusahaan pembiayaan. Namun, penyelesaian tersebut harus mengedepankan aturan hukum, transparansi, dan penghormatan terhadap hak kedua belah pihak.

Ia berharap persoalan dugaan penarikan paksa aset konsumen di Palangka Raya dapat menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena kredit macet justru menghadapi persoalan baru akibat tindakan penagihan yang tidak sesuai aturan. Negara harus hadir memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat,” tutup Hadriansyah.

Tim 10 AWPI Kalteng

PT Palangka News Jaya Mandiri .