PALANGKA-NEWS.CO.ID, BARITO UTARA – Sejumlah warga Desa Karendan, Kabupaten Barito Utara, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia guna meminta perhatian serius terhadap persoalan sengketa lahan yang melibatkan perusahaan PT NPR. 22-5-2026.

Dalam surat tersebut, warga meminta pemerintah pusat menurunkan tim audit independen untuk menelusuri dugaan persoalan penguasaan lahan dan hak masyarakat setempat.

Salah satu warga, Prianto, mengaku terus memperjuangkan hak atas lahan miliknya yang menurutnya telah dikuasai tanpa penyelesaian yang jelas. Ia berharap Presiden RI dapat mendengar langsung suara masyarakat kecil di daerah.

“Kami hanya meminta keadilan dan kepastian hak atas tanah kami. Harapan kami Presiden bisa menurunkan tim audit agar persoalan ini terang benderang dan masyarakat tidak terus dirugikan,” ujar Prianto.

Menurut warga, langkah menyurati Presiden RI dilakukan karena berbagai upaya penyampaian aspirasi di tingkat daerah dinilai belum membuahkan hasil yang memuaskan. Mereka berharap pemerintah pusat dapat turun tangan agar konflik lahan tidak berkepanjangan.

Masyarakat Desa Karendan juga meminta adanya keterbukaan data perizinan, batas wilayah kerja perusahaan, serta proses mediasi yang melibatkan seluruh pihak terkait agar penyelesaian dapat dilakukan secara adil dan transparan.

Red/Dev : PT palangka news jaya mandiri

Post Views: 28