PALANGKA-NEWS.CO.ID, PALANGKA RAYA – Di tengah semangat keterbukaan informasi publik dan demokrasi yang sehat, kebebasan pers di daerah justru menghadapi tantangan yang semakin berat. Tekanan efisiensi anggaran pemerintahan berdampak langsung terhadap keberlangsungan media lokal yang selama ini menjadi corong informasi masyarakat di daerah, 4/5/2025.

Banyak media lokal kini berada di ambang “mati suri” akibat berkurangnya kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah, minimnya dukungan anggaran informasi publik, hingga ketatnya persaingan dengan media digital nasional yang lebih besar dan kuat secara finansial.

Padahal, media lokal memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan informasi, kontrol sosial, serta menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Ketika media lokal melemah, maka ruang demokrasi di daerah juga ikut terancam.

Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia Kalimantan Tengah Hadriansyah, menilai bahwa efisiensi anggaran tidak seharusnya mengorbankan fungsi pers sebagai pilar demokrasi. Menurutnya, pers bukan sekadar mitra publikasi, tetapi bagian penting dalam pengawasan pembangunan dan penyampaian aspirasi rakyat.

“Jika media lokal terus ditekan tanpa solusi, maka yang hilang bukan hanya perusahaan pers, tetapi juga suara masyarakat kecil yang selama ini hanya bisa terdengar melalui media daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah perlu melihat keberadaan media lokal sebagai investasi demokrasi, bukan sekadar beban anggaran. Transparansi, kritik konstruktif, dan kontrol sosial justru lahir dari pers yang sehat dan independen.

Selain itu, banyak jurnalis daerah kini harus bertahan dalam kondisi sulit, mulai dari minimnya honor, keterbatasan operasional liputan, hingga ancaman hilangnya pekerjaan akibat perusahaan media yang tidak mampu bertahan.

Hari Kebebasan Pers Sedunia menjadi momentum refleksi bahwa kemerdekaan pers bukan hanya soal bebas menulis, tetapi juga soal keberlangsungan ekosistem media itu sendiri. Tanpa media yang hidup, kebebasan pers hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

Masyarakat berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat mencari formulasi yang adil antara efisiensi anggaran dan keberlangsungan pers lokal, agar demokrasi tetap tumbuh dari daerah, bukan hanya dari pusat kekuasaan.

(Tim AWPI) PT Palangka News Jaya Mandiri

Post Views: 17