Pemkab Barsel dengan DPRD Sepakati Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2017

PALANGKA-NEWS.CO.ID, BUNTOK –Bupati Kabupaten Barito Selatan H. Eddy Raya Samsuri yang di Wakili oleh Wakil Bupati Khristianto Yudha menyampaikan pidato Bupati tentang  persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang persetujuan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barsel

Dan jug tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barsel Nomor 2 tahun 2017, dan tentang  Perbendaharaan Tuntutan Ganti, dan Tuntutan Rugi Keuangan serta Barang Daerah pada Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan III DPRD Barsel Tahun 2025.

Khristianto Yudha mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik antara DPRD Kabupaten Barsel dengan Pemerintah Daerah setempat, dalam pembahasan substansi (Ranperda) Kabupaten Barsel, tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2017, tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat Lain, yang menyebutkan bahwa

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, juga untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Adapun untuk menghindari terjadinya kekosongan aturan hukum, maka Ranperkada tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

“Sudah dilakukan harmonisasi di Kanwil Hukum Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat ini sudah berproses untuk fasilitasinya di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah,” uajr Wabup Khristianto Yudha. Senin (7/7/2025).

Selai itu juga kami berharap kerjasama dalam pembentukan Ranperda ini hendaknya terus dibina dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat.

“Sehingga hubungan kerjasama tersebut pada hari ini, telah diwujudkan dalam bentuk Persetujuan Bersama dengan ditanda tanganinya oleh Pimpinan DPRD dan Bupati Barito Selatan terhadap Ranperda dimaksud,” ungkapnya.

Tahapan selanjutnya, terhadapan Ranperda Kabupaten Barito Selatan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2017, tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama ini, berdasarkan

Ketentuan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. “Wajib mendapatkan nomor register Rancangan Perda dari Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah,” pungkasnya.

Acara dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Barsel jalan Pahlawan Buntok. Di Pimpin langsung Ketua DPRD Barsel Ir.HM. Farid Yusran, MM didampingi Wakil Ketua I, Ideham dan Wakil Ketua II, Rusinah Andelen. Turut hadir Plh Sekda dr. Ita Minarni, Asisten I, Kepala Perangkat Daerah Ketua KPU dan Ketua BAWASLU, Ketua STIE Dahani Dahanai Buntok; Ketua STAI AI Maarif Buntok, Tim Ahli DPRD beserta anggota DPRD  Kabupaten Barsel juga hadir.

Pewarta: H. Assjian.

PT. Palangka-News.Jaya Mandiri.